Bupati Mas Lindra Kumpulkan Semua Kepala Dinas hingga Pimpinan Puskesmas se Tuban, Ada Apa?

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, memimpin rapat pemaparan tingkat kematangan inovasi daerah. (Foto: tubankab.go.id/kasmuni)

Najib Aufani

Jawa Timur

09 July, 2025

JURNAL PAPAR, Tuban – Menjelang penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memimpin rapat pemaparan tingkat kematangan inovasi daerah di ruang RH Ronggolawe, lantai 3 Setda Tuban, Selasa (8/7/2025). Kegiatan ini diikuti seluruh kepala OPD, camat, kepala RSUD, pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Tuban, serta perwakilan Brida Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Mas Lindra — sapaan akrab Bupati — mengungkapkan bahwa Kabupaten Tuban saat ini berada di peringkat 115 dari lebih 500 kabupaten/kota dalam klasifikasi daerah inovatif secara nasional.

“Ini capaian yang baik, tapi harus jadi perhatian seluruh perangkat daerah agar kita bisa naik ke level yang lebih tinggi,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemkab Tuban.

Ia mengapresiasi komitmen kepala OPD, camat, hingga kepala Puskesmas dalam mendorong inovasi, namun menegaskan bahwa masih ada beberapa instansi yang perlu mendapat perhatian khusus demi percepatan visi dan misi pembangunan daerah.

“Secara nilai, kita sudah masuk kategori inovatif. Tapi target kita adalah ‘sangat inovatif’ dengan nilai di atas 60,” tambahnya.

Selama tiga tahun terakhir, Pemkab Tuban intens menggali potensi lokal melalui inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Menurut Mas Lindra, keberhasilan inovasi tak sekadar dinilai dari skor, tetapi dari manfaat nyata bagi masyarakat.

“Inovasi bukan soal branding, tapi pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap OPD wajib memiliki minimal satu pilot project inovasi yang dikawal hingga tuntas. OPD, camat, RSUD, dan Puskesmas yang belum menyampaikan laporan inovasinya diminta segera melapor ke Bapperida.

“Laporan inovasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan formalitas,” katanya.

Mas Lindra menutup rapat dengan menekankan pentingnya digitalisasi untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan keterjangkauan layanan publik.

“Regulasi pendukung harus disusun sampai ke tingkat paling bawah. Jangan sampai ada tumpang tindih antar-OPD. Konektivitas jadi kunci,” pungkasnya.